BENAR-benar ironis dan tragis. Di era reformasi yang amanahnya membersihkan negeri ini dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), praktik-praktik itu bukannya berkurang tetapi makin merajalela. Padahal era ini lahir sebagai protes terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap sarat dengan perbuatan KKN. Malah otonomi daerah yang juga lahir sebagai koreksi terhadap sentralistisnya Orde Baru justru ikut menyebarluaskan praktik haram itu ke semua lini pemerintahan. Akibatnya, di negeri ini nyaris tidak ada ruang yang bersih dari KKN.

APAKAH Republik ini akan dibiarkan hancur digerogoti oleh para koruptor yang kini bercokol di eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Semua komponen bangsa tentu tidak rela negeri kaya sumber daya alam ini dikuras oleh para maling baik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Akan tetapi, harus dengan cara apalagi perbuatan melawan hukum yang merusak sendi-sendi ekonomi, sosial, dan politik itu diperangi. Soalnya pemberantasan korupsi yang dilakonkan oleh para pelaksana hukum selama ini sering membuat rakyat frustrasi. Gaungnya hanya wacana, tidak nyata seperti yang diharapkan.

Memang ada koruptor yang diproses hukum, tapi ujung-ujungnya dihentikan penyidikan atau penuntutannya, dihukum ringan, bahkan diputus bebas oleh hakim. Bagi komponen bangsa yang masih memiliki nurani, perasaan, dan akal sehat, barangkali hanya ada satu kata untuk memerangi korupsi di negeri ini : lawan!

Sementara itu, negeri ini sekarang tengah berada pada titik paling kritis dalam sejarah. Selama lima tahun terakhir memang terjadi perubahan-perubahan besar terutama transisi politik yang relatif damai dari rezim otoriter menjadi demokrasi yang berkembang. Upaya desentralisasi juga telah dicapai relatif tanpa menimbulkan kekacauan atau kebingungan. Masyarakat sipil tumbuh di seluruh penjuru negeri, dan media mulai menapaki kebebasannya.

Namun, pencapaian semua itu ternyata rapuh. Kemajuan berkelanjutan menuju demokrasi yang matang masih jauh dari harapan. Ini karena transisi pemerintahan yang relatif damai, memungkinkan kepentingan kuat (yang mendominasi) Orde Baru-mantan keluarga presiden, militer, dan para konglomerat-terus beroperasi, dan tumbuh subur dalam lingkungan yang baru. Meskipun kegiatan mereka sekarang harus tunduk kepada peraturan formal baru, pemantauan yang cermat oleh masyarakat sipil dan media serta transparansi untuk menahan perilaku mereka, sangat terbatas.